Pemerintah AS Menjual Senjata ke Israel Tanpa Persetujuan Kongres

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menjual senjata ke Israel tanpa persetujuan kongres. Penjualan senjata ini dilakukan menggunakan keputusan darurat. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Kongres bahwa pemerintah telah membuat keputusan darurat kedua dalam waktu kurang dari sebulan untuk menjual senjata kepada Israel.

Penjualan senjata senilai US$147,5 juta ke Israel dilakukan di tengah semakin intensnya serangan Israel terhadap masyarakat Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. "Mengingat mendesaknya kebutuhan pertahanan Israel, Blinken memberitahu Kongres bahwa dia telah menggunakan wewenang yang didelegasikannya untuk menentukan adanya keadaan darurat yang memerlukan persetujuan segera atas penjualan tersebut," kata Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir oleh Al Jazeera.

Amerika Serikat mengutamakan keamanan Israel dan penting bagi kepentingan nasional AS untuk memastikan bahwa Israel mampu mempertahankan diri terhadap ancaman yang dihadapinya, menulis Departemen Luar Negeri AS. Proses penjualan senjata tersebut mencakup paket senjata beserta peralatan tambahan pendukung, seperti sekring, pengisi daya, dan primer yang diperlukan oleh Israel untuk memastikan peluru 155mm yang telah dibelinya sebelumnya dapat berfungsi.

Debat Kongres Terkait Penjualan Senjata

Laporan Al Jazeera dari Washington menyebutkan bahwa Israel juga akan membeli proyektil M107 155 mm, yang merupakan peluru artileri yang dapat menyebabkan kehancuran luas di wilayah padat penduduk seperti Gaza. Pada tanggal 9 Desember, pemerintah AS membuat keputusan darurat lain untuk menyetujui penjualan hampir 14.000 butir amunisi tank senilai lebih dari US$106 juta ke Israel.

Keputusan darurat ini diambil karena paket bantuan senilai US$106 miliar yang mencakup bantuan untuk Ukraina, Israel, dan kebutuhan keamanan nasional lainnya yang diminta oleh Presiden Biden belum disetujui oleh Kongres. Kongres saat ini sedang terjebak dalam perdebatan mengenai kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS.

Beberapa anggota parlemen Partai Demokrat menyarankan bahwa bantuan yang lebih besar kepada Israel harus didasarkan pada janji nyata pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengurangi korban sipil di Gaza. Hingga saat ini, lebih dari 21.000 warga Palestina, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober. Ribuan orang lainnya juga dinyatakan hilang.

Peringatan dari PBB Terkait Konflik Palestina-Israel

Menanggapi situasi ini, kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengatakan bahwa pihak berwenang Israel terus menerapkan "pembatasan ketat" terhadap akses kemanusiaan, meskipun ada pengiriman bantuan dari Mesir dan melalui penyeberangan Rafah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali memperingatkan bahwa konflik Palestina-Israel dapat meluas ke wilayah lain jika tidak segera dihentikan.