 |
| Illustration: kompas.com |
Penolakan Visa oleh Pemerintah AS
International Fact-Checking Network (IFCN) mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menolak visa lima pejabat dan praktisi teknologi dengan alasan ancaman nasional. Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan larangan terhadap lima warga negara Eropa yang dituduh memimpin upaya untuk menekan perusahaan teknologi AS. IFCN menantang keputusan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan ini sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Daftar Hitam Lima Orang
Nama-nama lima orang yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah AS antara lain Imran Ahmed, Josephine Ballon, Anna-Lena von Hodenberg, Clare Melford, dan Thierry Breton. Mereka memiliki kontribusi profesional dalam teknologi informasi, seperti mengungkap kebohongan terkoordinasi dan membela hak publik atas informasi yang dapat diandalkan. Tindakan AS ini dianggap melanggar prinsip kebebasan berekspresi dan nilai-nilai demokrasi oleh IFCN.
Kritik Terhadap Tindakan AS
Menurut International Fact-Checking Network (IFCN), larangan visa terhadap para pejabat dan praktisi teknologi informasi oleh AS merupakan sensor terhadap kebebasan berekspresi. Pengejaran akurasi fakta dan informasi yang dilakukan oleh pemeriksa fakta dan praktisi teknologi adalah layanan yang penting bagi catatan publik. IFCN menyerukan agar pembatasan tersebut segera dicabut oleh pemerintah AS.