 |
| Illustration: lampung.idntimes.com |
Aksi Sindiran "Wisata Telaga Sewu" di Probolinggo
Penampakan aksi viral "Wisata Telaga Sewu" di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) telah menjadi perbincangan hangat. Sindiran mengenai jalan rusak yang diunggah oleh masyarakat di media sosial (Medsos) dinilai sebagai bentuk jurnalisme warga yang memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan daerah. Dosen Institut Teknologi Sumatra (Itera), IB Ilham Malik, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui foto, video, dan narasi Medsos merupakan data lapangan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengetahui titik kerusakan jalan yang memerlukan penanganan segera.
Identifikasi Prioritas Penanganan Infrastruktur
Menurut IB Ilham Malik, respons pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi dan pemetaan kerusakan sebagai langkah awal yang tepat. Laporan dari masyarakat dapat menjadi pemetaan awal untuk menentukan prioritas penanganan infrastruktur, terutama di Kabupaten Lampung Timur. Dengan adanya foto dan video dari warga, pemerintah dapat memperkirakan tingkat kerusakan jalan dan mengestimasi penanganannya.
Unit atau Tim Khusus Infrastruktur
Ilham Malik juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk unit atau tim khusus yang terdiri dari tenaga teknis berpengalaman dan kalangan profesional untuk merespons informasi dari masyarakat. Tim ini akan membantu dalam melakukan estimasi awal biaya perbaikan infrastruktur. Melalui jurnalisme warga, kepala daerah dan anggota DPRD dapat melihat kondisi riil di lapangan dan merencanakan anggaran dengan lebih baik.
Dinamika Komunikasi Publik di Era Media Sosial
Ilham Malik menekankan pentingnya dinamika komunikasi publik di era media sosial. Upaya seperti aksi sindiran jalan rusak "Wisata Telaga Sewu" merupakan bagian dari komunikasi publik yang tidak dapat dihindari. Lebih baik pemerintah menampung informasi dari masyarakat dan melakukan pemetaan secara sistematis. Jurnalisme warga harus terus didorong sebagai sarana partisipasi publik dalam pembangunan daerah.