/data/photo/2026/01/18/696cec73a13bd.png) |
| Illustration: kompas.com |
Penetapan Awal Ramadhan di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah memberikan kisi-kisi bahwa Lebaran akan jatuh pada pertengahan Maret 2026, yang berarti datangnya bulan Ramadhan tidak akan lama lagi. Penetapan awal Ramadhan di Indonesia bisa berbeda antarorganisasi keagamaan dan antara organisasi keagamaan dengan pemerintah karena metode yang digunakan tidak selalu sama. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara pemerintah menetapkan awal Ramadhan berdasarkan rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan hisab. Perbedaan pendekatan ini membuat umat Islam di Indonesia perlu memperhatikan keputusan resmi masing-masing pihak menjelang datangnya Ramadhan 2026.
Proyeksi Awal Ramadhan 2026 menurut Muhammadiyah
Muhammadiyah memproyeksikan awal puasa Ramadhan 2026 jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Ketetapan ini menjadi acuan bagi warga persyarikatan. Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 1 Syawal jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai diberlakukan pada tahun 2026. Dengan sistem ini, penentuan awal bulan Hijriah dilakukan dengan perhitungan astronomi global untuk memastikan kepastian dan keseragaman kalender Islam.
Penetapan Awal Ramadhan 2026 menurut Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan tanggal resmi awal Ramadhan 2026. Penentuan awal puasa masih menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan setelah pemantauan hilal di sejumlah titik rukyat di berbagai wilayah Indonesia. Sidang isbat dijadwalkan pada 29 Sya’ban 1447 Hijriah. Jika hilal tidak teramati, awal Ramadhan berpeluang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Kepastian kapan 1 Ramadhan 2026 versi pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat.
Jadwal Sidang Isbat Awal Ramadhan
Kementerian Agama RI menjadwalkan Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang akan melibatkan berbagai unsur, termasuk perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR, Mahkamah Agung, ahli falak, BMKG, hingga perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam. Sidang isbat dilakukan melalui tiga tahapan: pemaparan data hisab posisi hilal, verifikasi hasil rukyatul hilal di 37 titik pemantauan, serta musyawarah untuk pengambilan keputusan yang kemudian diumumkan kepada publik.