JAKARTA, Kompas.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fasilitas daycare di kawasan industri menimbulkan beragam reaksi di kalangan pekerja. Sebagian menganggapnya solusi bagi pekerja perempuan yang harus mengawasi anak saat bekerja, namun sebagian lainnya menuntut kajian lebih mendalam terkait keamanan, kualitas pengasuhan, serta pembiayaan layanan.
Menurut Sekjen Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI), Tarman, keberadaan daycare dapat membantu pekerja memantau anak mereka. “Kalau ada daycare, mereka bisa pantau lah anaknya,” ujar Tarman saat diwawancarai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026. Namun ia menegaskan pentingnya kedekatan anak dengan orang tua tetap dipertahankan.
Berbeda pendapat, Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPLLI), Totong Rohimat, menilai pendidikan dan pengasuhan sebaiknya dilakukan langsung oleh orang tua. “Kalau daycare, saya kira pendidikan anak lebih baik sama orang tuanya,” kata Totong, menambahkan bahwa rencana tersebut perlu dikaji ulang sebelum diterapkan.
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Alfiana, menyoroti masalah jaminan keamanan. Ia mengingatkan kasus kekerasan di penitipan anak Yogyakarta sebagai contoh risiko yang harus dihindari. “Bisa ada jaminannya tidak terjadi hal seperti itu?” tanya Alfiana.
Secara keseluruhan, meski janji pembangunan daycare mendapat sambutan positif dari sebagian pekerja, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, terutama mengenai standar keamanan, mekanisme pengelolaan, dan beban biaya bagi buruh. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian dan regulasi yang jelas sebelum fasilitas tersebut dioperasikan.