 |
| Illustration: selatsunda.com |
Saling Sikut di Balik Meja Birokrasi
Dunia birokrasi kita ini memang lucu. Kadang rasanya seperti menonton drama korea yang episodenya nggak habis-habis, tapi pemerannya bukan aktor ganteng, melainkan pejabat yang sibuk memperebutkan kursi. Baru-baru ini, jagat politik di Cilegon lagi panas-panasnya. Masalahnya sepele sebenarnya, cuma urusan mutasi Sekretaris Dewan atau Sekwan. Tapi eh, ternyata dampaknya bisa bikin gedung dewan itu bergetar. Ketua DPRD Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, sampai blak-blakan protes di tengah rapat paripurna. Bayangin, lagi bahas anggaran APBD yang krusial, eh tiba-tiba narasi mutasi ini menyeruak ke permukaan.
DPRD merasa dicuekin. Masa iya, posisi sekwan yang posisinya vital banget buat urusan dapur dewan, diganti tanpa ada omongan apa-apa?
Kursi Sekwan Bukan Cuma Pajangan
Sebenarnya kalau mau jujur, posisi Sekwan itu bukan sekadar jabatan administratif. Orang ini yang jadi jembatan antara aspirasi rakyat di parlemen dengan eksekusi di eksekutif. Kalau posisinya diganti tiba-tiba kayak ganti baju kaos kaki, ya gimana mau jalan agenda kerjanya? Bayangkan saja Anda sedang masak nasi goreng, bumbunya sudah siap, eh tiba-tiba kompornya dicabut paksa sama orang rumah tanpa bilang-bilang. Kan berantakan semua jadinya.
Masalahnya begini, komunikasi itu kunci. Seringkali para penguasa di eksekutif merasa bahwa "kami yang punya kuasa, kami yang berhak mutasi". Memang betul, aturan mainnya begitu. Hak prerogatif walikota kan? Tapi ya nggak usah pakai acara main petak umpet segala. Ada etika kelembagaan yang harus dijaga. Ini bukan soal siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi soal menghormati mitra kerja. Kalau dari awal saja sudah nggak ada koordinasi, ya jangan kaget kalau di tengah jalan nanti malah saling jegal.
Etika Politik yang Sering Diabaikan
Coba kita renungkan, kenapa sih susahnya minta ampun cuma buat sekadar ngomong? Apa karena rasa gengsi yang terlalu tinggi atau emang sudah menganggap remeh pihak sebelah? Rizki sudah tegas bilang, mereka baru tahu ada mutasi dari kabar angin yang beredar. Bukan surat resmi, bukan ajakan diskusi, cuma gosip di jalanan. Nah, kalau sudah begini, gimana mau dibilang tata kelola pemerintahan yang sehat?
Anda setuju nggak kalau politik itu sebenarnya cuma masalah rasa saling percaya? Kalau di internal sendiri komunikasi sudah sumbat, gimana nasib masyarakat Cilegon yang diwakili? Rakyat butuh kerja nyata, bukan malah disuguhin drama mutasi yang bikin agenda dewan jadi macet total. Apa iya harus selalu ada drama baru untuk menyadari bahwa koordinasi itu vital? Kita semua tahu, sinergi itu bukan datang dari perintah, tapi dari sikap saling menghargai posisi masing-masing. Kalau cuma pakai otot kekuasaan, ya hasilnya cuma kekacauan.
Respons Eksekutif: Antara Ngeles dan Belajar
Nah, lantas bagaimana tanggapan dari sisi eksekutif? Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, akhirnya buka suara. Dia bilang kalau apa yang dikeluhkan DPRD itu wajar. Dia ngaku kalau hubungan komunikasi kelembagaan memang harus dijaga dengan baik. Bahkan dia bilang, eksekutif nggak boleh merasa lebih tinggi dibanding legislatif. Wah, ini pernyataan yang adem, kan? Tapi pertanyaannya, apakah bakal ada perubahan ke depannya? Atau cuma jadi pemanis bibir di depan media saja?
Biasanya sih, setelah ramai begini, semua orang bakal tiarap. Terus nanti muncul lagi masalah serupa dengan gaya yang sedikit dimodifikasi. Gini, birokrasi kita ini sering terjebak dalam formalitas. Menganggap kalau sudah lewat prosedur, ya sudah selesai tugas. Padahal ada dimensi "kemanusiaan" di dalamnya. Komunikasi bukan cuma soal surat menyurat, tapi soal cara membangun kepercayaan. Kalau sudah di awal saja komunikasinya buntu, jangan heran kalau nanti output kerjanya juga ikutan buntu.
Fajar bilang dia mau ngobrol sama Pak Sekda setelah ini. Kita tunggu saja, obrolan itu cuma buat ganti topik atau benar-benar jadi evaluasi untuk memperbaiki pola hubungan mereka. Saya pribadi sih, sebagai pengamat amatir, pesimis kalau nggak ada perubahan pola pikir. Selama masih ada mental "kita penguasa", maka etika kelembagaan cuma akan jadi pajangan di dinding kantor saja.
Akhirnya, mutasi dua pejabat eselon II hari itu—Heri Mardiana dan Agus Zulkarnain—jadi bukti bahwa kursi jabatan hanyalah tempat transit. Heri pindah ke Inspektorat, Agus masuk ke Sekwan. Pergantian ini mungkin terlihat normal di atas kertas, tapi riak yang ditimbulkan membuktikan satu hal: komunikasi adalah barang mewah di Cilegon. Kalau saja para petinggi ini mau duduk bareng sambil ngopi, mungkin drama paripurna itu nggak perlu terjadi. Gampang, kan? Tapi ya, begitulah nasib kita, harus terbiasa dengan drama birokrasi yang bikin pening. Kalau mau maju, ya mulai lah dari cara bicara yang benar. Bukan cuma kasih perintah, tapi juga kasih kabar.