 |
| Illustration: berita.cilegon.go.id |
Sumpah Jabatan dan Realita di Balik Seragam Baru
Pernah nggak sih kalian perhatiin pas ada orang dilantik jadi pegawai, entah itu PPPK atau fungsional, wajahnya pasti sumringah banget? Ya wajar sih. Siapa yang nggak senang kalau nasibnya mulai ada kepastian. Nah, Rabu kemarin di Cilegon, ada 197 orang yang resmi dilantik Pak Wali Kota Helldy Agustian. Rinciannya 160 PPPK dari sektor pendidikan dan kesehatan, plus 37 pejabat fungsional. Suasananya khidmat di halaman kantor wali kota. Tapi, di balik jas rapi dan lencana itu, sebenarnya ada beban berat yang mungkin belum mereka sadari sepenuhnya saat jabat tangan tanda syukur.
Bukan cuma soal tanda tangan SK. Ini soal ekspektasi publik yang makin hari makin nggak sabar.
Menagih Janji Pelayanan yang Nggak Jutek Lagi
Masalahnya begini, birokrasi kita itu sering banget kena stigma "lamban dan galak". Pak Helldy sendiri sampai harus ngomong blak-blakan. Beliau bilang, "Saya nggak mau dengar pelayanan di Puskesmas itu pelayanannya jutek." Gini, analoginya gampang. Kalau kita datang ke toko kelontong atau minimarket, kita pasti pengen disapa dengan ramah kan? Nah, kenapa pas urusan birokrasi, masyarakat malah sering ngerasa kayak lagi minta tolong ke orang yang lagi sakit gigi?
Ini bukan cuma soal kompetensi teknis di atas kertas. Ini soal gimana cara bersikap. Kalau tenaga medis masih punya muka cemberut saat pasien datang, atau guru masih ngitung untung rugi buat ngajar muridnya, ya sistemnya rusak dari dalam. Helldy menekankan kalau LKS sudah digratiskan, jadi nggak perlu lagi ada pungutan-pungutan aneh di sekolah. Jujur saja, mentalitas cari duit tambahan lewat celah kecil itu penyakit lama yang harus dikerok sampai habis.
Gimana mau maju kalau guru atau petugas medis kita masih mikirin cuan di atas pelayanan? Uang itu penting, tapi rezeki kan sudah ada yang ngatur. Fokus saja dulu di pengabdian, nanti juga hasilnya datang sendiri.
Training Etika: Kenapa Kita Perlu Jadi Manusia Dulu?
Yang paling menarik dari pidato Pak Helldy adalah idenya soal "training attitude" dan "training etika". Lho, kok pejabat harus dilatih etika? Memang aneh, tapi ya inilah fakta di lapangan. Banyak orang pintar secara akademik, tes kompetensinya lulus dengan nilai tinggi, tapi pas berhadapan dengan manusia, dia malah kaku kayak kanebo kering. Etika itu bukan teori di buku. Etika itu cara bicara, cara mendengar keluhan, dan cara memposisikan diri.
Bayangkan saja, kalian datang ke kantor dinas buat ngurus sesuatu, terus petugasnya malah sibuk main HP atau pasang muka tembok. Apa rasanya? Pasti dongkol. Jadi, kalau sekarang dibilang PPPK harus punya standar etika, ya saya setuju banget. Kita butuh birokrat yang punya karakter, bukan cuma robot yang bisa ngetik laporan. Kalau cuma butuh robot, ya pakai AI saja sekalian, nggak perlu bayar gaji bulanan, kan? Pertanyaannya, mampukah mereka merubah budaya kerja ini dalam waktu singkat?
Mimpi Besar di Pundak Pegawai Baru
Ada satu nama, Silvi Mulyani, yang bilang dia siap menjalankan amanat itu. Dia optimis bisa bawa perubahan. Harapannya, jabatan baru di bidang perencanaan ini bisa nularin semangat ke rekan kerjanya. Saya lihat ini sebagai angin segar. Kalau satu orang mulai berubah, biasanya efek dominonya jalan. Masalahnya, sistem itu kayak kereta api, jalannya lambat dan berat buat belok. Butuh tenaga ekstra supaya gerbong birokrasi ini benar-benar jalan ke arah yang benar, bukan cuma muter-muter di tempat.
Banyak yang bilang, "Ah, paling cuma formalitas doang dilantiknya." Saya nggak sependapat. Kalau kita selalu skeptis sebelum mencoba, kapan mau majunya? Apalagi di Cilegon yang industrinya kencang banget, pelayanan pemerintah harusnya bisa ngimbangin. Jangan sampai masyarakatnya sudah lari secepat kilat, eh, urusan izin dan administrasi malah masih jalan di tempat.
Lantas, apa yang bisa kita harapkan dari 197 pegawai baru ini? Pertama, mereka harus bisa "turun ke bumi". Jangan merasa sudah jadi pejabat terus minta dilayani. Kedua, hilangkan sekat antara pemerintah dan rakyat. Kalau bisa diselesaikan dengan senyuman dan kemudahan, kenapa harus dipersulit dengan tumpukan berkas yang bikin pusing?
Dunia sudah berubah. Masyarakat sekarang sudah melek informasi. Kalau pelayanan masih pakai cara lama, ya jangan heran kalau kritik di media sosial bakal makin pedas. Jadi, buat kalian yang baru dilantik, selamat bekerja. Ingat, kursi itu ada batas waktunya, tapi nama baik dan pelayanan yang tulus itu bakal diingat warga jauh setelah kalian pensiun nanti. Jangan cuma jadi pegawai yang datang, duduk, diam, lalu pulang. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari beban anggaran yang cuma nambahin jumlah di neraca keuangan daerah.
Sederhana saja sebenarnya. Kerja pakai hati, pulang dengan bangga karena sudah bantu orang lain hari ini. Sisanya? Biarkan waktu yang menjawab.